Pemkab Badung Glontorkan Dana PHR

  • 14 Maret 2017
  • Dibaca: 274 Pengunjung
Pemkab Badung  Glontorkan Dana PHR

Keinginan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk membagikan secara langsung penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) kepada 6 Kabupaten se-Bali semakin lapang. Pemerintah Kabupaten Badung  Bali menggelar rapat koordinasi terkait bantuan hasil penyisihan Pajak Hotel dan Restauran (PHR) yang akan diserahkan kepada enam Kabupaten di Bali,   termasuk  Kabupaten Klungkung,  Senin (13/3). Bertempat di Ruang Rapat Puspem Mangupraja , Kabupaten Badung.

Dihadapan para Bupati yang hadir,  Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan terkait dengan konsep mengembangkan kawasan Wisata dan Pemerataan Pembangunan Bali, tidak bisa dipisahkan oleh satu Kabupaten/kota yang ada di Bali,” sejelek apapun Kabupaten itu pasti mempunyai kelebihan yang menjadi kabupaten lain ketergantungan,” terang Bupati Suwirta.

Kabupaten Klungkung  yang mempunyai Daerah Kepulauan juga mempunyai peran strategis terhadap pembangunan Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Untuk itu Bupati Suwirta Juga berharap kepada Bupati Badung  disamping  Bantuan  hasil penyisihan PHR yang diberikan terhadap kabupaten Klungkung juga diharapkan kerjasamanya melalui Proposal/bantuan lainya.

Pariwisata yang menjadi primadona Kabupaten Klungkung selama ini,diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dengan Kabupaten  Klungkung bisa berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut untuk bisa bekerjasama terutama terkait dengan Wisata laut.

Sementara itu Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat memimpin rapat koordinasi menyampaikan,  pada tahun 2017 anggaran yang akan digelontorkan kepada enam kabupaten yaitu Karangasem,  Bangli, Klungkung, Tabanan, Buleleng dan Jembrana yang nominalnya mencapai Rp 342 Miliar lebih diserahkan secara langsung bisa bermanfaat dan tepat sasaran.

Giri Prasta mengatakan,  untuk Kabupaten Klungkung , Pemerintah Kabupaten Badung sangat setuju dengan konsep  pemerataan pembangunana yang disampaikan. Ia menegaskan bantuan dana PHR ini memang ditargetkan untuk membantu penataan infrastruktur pariwisata dan pembuatan destinasi wisata baru. Terkait pengentasan kemiskinan,  alokasi dana PHR pun dapat diberikan kepada daerah yang membutuhkan dalam upaya  mengentaskan kemiskinan yang tentunya melaui koordinasi dan komunikasi yang baik.

Pemkab Badung dapat mengadakan kerjasama langsung dengan 6 kabupaten di Bali, dalam pelaksanaan relokasi pajak hotel dan restoran melalui mekanisme   sudah mengacu ke peraturan khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 294 ayat 5 UU 23/2014 dijelaskan, pemerintah daerah bisa langsung memberikan bantuan kepada daerah lainnya. ( DiskominfoKlk).

Komentar Anda

Berita Terkait Lainnya

Berita Lainnya