image image

Bupati Suwirta Berharap Konsep Ekonomi Berbasis Adat Agar Lebih Diperkuat

Jumat, 16 Januari 2019 | Klungkung News

Pemaparan dan Diskusi Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Bali, Bupati Suwirta Berharap Konsep Ekonomi Berbasis Adat Agar Lebih Diperkuat

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri acara Pemaparan dan Diskusi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Provinsi Bali di ruang rapat Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1). Dalam kegiatan tersebut hadir langsung Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Bupati dan Walikota se-Bali, Anggota DPD Provinsi Bali, Ketua MUDP Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha, serta undangan lainnya.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sesi diskusi menyampaikan beberapa hal yang harus ditinjau kembali terkait RUU tersebut antara lain tentang konsep satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Karena di Bali tidak hanya ada 1 pulau, tetapi ada 3 pulau lagi yang saat ini sedang berkembang dan menggeliat di bidang Pariwisata yakni Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Penida. Pulau-pulau tersebut juga harus diperhatikan karena sebagai penyumbang PAD yang tinggi untuk Klungkung juga sebagai penunjang industri pariwisata yang ada di Bali. Selanjutnya Suwirta juga menyampaikan terkait dengan data, karena saat menyusun Undang-undang pasti data sangat penting. Mengingat data berkaitan dengan pasal-pasal ada kaitannya dengan jumlah penduduk,contohnya antara BPS dengan Disdukcapil data kedua lembaga tersebut harus sinkron dan sama agar tidak terjadinya ketimpangan jumlah penduduk. Selain kedua hal tersebut, permasalahan Ekonomi juga harus mendapat perhatian lebih, khususnya di Bali yang masih menggunakan konsep ekonomi yang berbasis adat. Bali harus berani mempunyari ciri khas ekonomi bali itu sendiri. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga ekonomi berbasis adat yang masih berkonsep terhadap adat istiadat dana wig-awig yang berlaku di masing-masing Desa. Untuk ekonomi berbasis dinas diantaranya Koperasi, PNPM mandiri, Bumdes, Gerbang Sadu, dan e warung keseluruhan akan aktif di masing-masing Desa sehingga ditakutkan terjadinya benturan karena banyaknya program yang ada di satu Desa, sehingga menyebabkan persaingan ekonomi yang tidak sehat. “ Untuk Kabupaten Klungkung sendiri sangat mendukung secara penuh RUU Tentang Provinsi Bali untuk dijadikan Undang-undang,” ujar Bupati Suwirta. 
Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan, tujuan dari RUU antara lain mewujudkan tata pemerintahan yang menjamin kebhinnekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mewujudkan pelindungan dan penghormatan pada kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, Melembagakan peran dan tanggung jawab lembaga adat dalam menjaga dan mengembangkan tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang merupakan warisan budaya bangsa, serta Menyelenggarakan pembangunan dengan mengarusutamakan Kebudayaan Bali yang dijiwai filosofi Tri Hita Karana yang dijabarkan dalam kearifan lokal Sad Kerthi. Selain itu Koster juga menjelaskan tentang konsep pengelolaan pembangunan dengan pendekatan satu kesatuan wilayah yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Sehingga kedepan mampu mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kebahagian masyarakat yang merata dan adil secara sakala dan niskala. Karena seperti yang diketahui Pulau Bali ini bergerak dan berbasis di Bidang Pariwisata. Untuk menunjang pariwisata Pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada Desa Adat, karena Desa Adat merupakan pondasi dan berperan penting dalam menjaga adat dan budaya yang ada di Bali. “ oleh karena itu perlu pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola untuk mengelola Bali,” ujar Gubernur Wayan Koster.

SALAM GEMA SANTI. (Humas Klungkung)